Kamis, 13 Mei 2010


PNPM-MP (Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Kabupaten Bantaeng

Tim Supervisi Bank Dunia berkunjung ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Tim yang terdiri atas 6 orang itu diterima Wakil Bupati Bantaeng HA Asli Mustadjab di ruang kerjanya, Jum'at (31/7). Demikian rilis yang dikirim tim humas Pemkab Bantaeng ke Tribun Timur, beberapa waktu lalu.

Wakil Bupati yang didampingi Ketua Bappeda HM Yasin dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Meyriany, menyambut baik kedatangan tim tersebut. Ia berharap, kerjasama yang terbina selama ini bisa berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Anton Tarigan dari Tim Supervisi tersebut menguraikan, kunjungannya dimaksudkan untuk melihat sejumlah program yang mendapat bentuan lembaga internasional ini.

Menurut Anton Tarigan, pihaknya akan melihat program bantuan untuk pengembangan sapi senilai Rp 200 juta di Desa Bonto Cinde serta beberapa bantuan lain di daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini.

Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantaeng Ir Meyriany pada kesempatan itu mengatakan, bantuan Bank Dunia (USAID) melalui program PNPM Agri Pedesaan (SADI) di Kabupaten Bantaeng mencapai Rp 3,3 miliar.

Bantuan tersebut digunakan pada 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Bissappu, Gantarangkeke dan Kecamatan Tompo Bulu. Masing-masing kecamatan memperoleh Rp 1,1 miliar dan biaya operasional Rp 300 juta/kecamatan, urainya.

Untuk memantapkan program tersebut, dilakukan pendampingan yang difasilitasi masing-masing dinas terkait. Selain itu, pihak Pemda juga melakukan pemantauan, termasuk adminsitasi keuangannya.

Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menyerapan dana bantuan tersebut, tambah Ketua Bappeda HM Yasin.

Khusus bantuan untuk pengembangan ternak sapi, HM Yasin mengatakan, program tersebut merupakan respon dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk pengadaan 1 juta sapi di Sulsel.

Program ini ditunjang penyediaan pakan ternak yang cukup tersedia sehingga penggemukannya mudah dilakukan, tambah Meyriany.(*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar